Fitnah Memperkuat Sri Mulyani

M. Rizal - detikNews
Share148

Jakarta - Banyak orang yang secara sadar mendukung Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai calon presiden pada pemilu mendatang. Meskipun mereka belum mendapat kepastian dari SMI, namun mereka tetap semangat memberikan dukungan. Ada yang membuat situs, ada yang terlibat dalam pendirian Partai SRI, ada yang terus bergerak meyakinkan banyak orang.
�
Salah satu pendukung SMI adalah Wimar Witoelar, mantan Juru Bicara Presiden Gus Dur, yang kini masih terus aktif menulis dan berbisnis jasa PR. "Sebenarnya ada untungnya Sri Mulyani difitnah dalam beberapa kasus. Tapi setelah hal itu terbantahkan, justru orang akan lebih banyak mengenal dia."
�
Berikut wawancara detik+ dengan Wimar Witoelar.
�
Bagaimana kans SMI dalam pencalonan presiden pada Pemilu 2014 nanti?
�
Saya hanya penyemangat atau sukarelawan saja. Ini seperti nonton sepakbola, kalau kita ramai-ramai nonton Arsenal, kita tidak tahu siapa yang akan menang, tapi kita dukung. Untuk mengetahui kans itu harus ada aksi positif. Biarlah orang-orang parpol yang menghitung-hitung.
�
Kami menyemangati orang-orang yang tadinya tidak mau tahu politik. Mereka yang tidak mau ikut politik itu bukan pemilih pemula, melainkan orang-orang yang sebel sama politik. Sekarang banyak ikut ngomelin ke anggota DPR,�pada saat pemilu nggak ikut milih. Jadinya saat ini di DPR �lebih banyak tak legitimate karena masyarakat tidak tahu.
�
Nah, pada Pemilu �2014 kita ingin para pemilih menjadi cerdas. Memilih orang yang sesuai dengan keinginan sendiri. Orang kan gelisah dan sedih melihat keadaan sekarang itu.
�
Menurut perhitungan Anda?
�
Kalau perhitungan kan angka, kecil tuh SMI. Tapi lihat semangatnya, itu lho yang besar. Sekitar 60 persen pemilih golput. Kalau itu dihitung, jadi besar kan? Tidak usah diambil semuanya, ambil saja 10 persen golput dan 10 persen yang kenal Sri Mulyani.
�
Yang lainnya biar diambil Aburizal Bakrie, Surya Paloh, orang-orangnya SBY dan politisi lainnya, yang standar. Bukan saya mengatakan semua korup, tapi ‘lagu lama’. Yang lagu baru itu gerakan SMI, terutama pemilihnya itu orangnya ibu rumah tangga, pegawai, atau �orang yang tak pernah mau melihat politik.
�
Kita yakinkan, daripada ngomelin politisi yang ada, lebih baik sekarang membetuk suatu kekuatan, meskipun Sri Mulyani juga belum pasti mau, karena pemilu baru mulai pada 2013. Jadi saya kira dukungan gerakan ini semakin banyak, saya tahu betul sejak tahun lalu menyuarakan ini ke mall-mall, bukan menyuarakan Sri Mulyani. Tapi, kalau nggak mau sebel, tinggalkan rumah (dan ikut memilih). Kalau anda tetap mau anggota DPR seperti sekarang ya tinggal aja di rumah. Mari kita berbuat sesuatu, karena suara anda dihitung, itu yang saya perjuangkan.
�
Seberapa besar dukungan dari kalangan golput kepada SMI?
�
Ini luar biasa. Kalau keliling daerah, banyak yang malah mengatakan saya ini mau jadi cawapres, calon menteri. Malah kalau saya kasih tahu saya tidak mau dicalonkan dan tidak mau jabatan, mereka juga nggak percaya. Saya tidak ingin semua itu, karena selama hidup saya 60 tahun saya pernah alami semua.
�
Saya senang membuka orang yang tadinya diam, skeptis dan sinis menjadi lebih berdaya. Sama seperti awal detikcom berdiri dulu, bagaimana susahnya membangunkan orang di 1998, kita semua bilang Presiden Soeharto brengsek, kan semua turun ke jalan. Nah sekarang bagaimana mereka turun ke kotak-kotak suara itu. Itu yang lebih penting.
�
Bagimana dukungan partai politik kepada SMI?
�
Saya kira itu belum perlu. Saya kira mudah-mudahan itu tidak perlu. Karena ini sedang proses pendaftaran Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI). Kita akan lihat 22 Agustus 2011, akan terlihat ini jadi partai atau tidak. Saya dengar ini sudah 33 provinsi berkumpul, saya tidak tahu sekarang berapa.
�
Karena sekarang banyak serangan baru ke SMI. Ada yang bilang SMI maling, SMI koruptor, SMI�antek AS dan lain sebagainya. Kan buat apa orang ribut kalau tidak ada artinya, di twitter banyak sekali tudingan yang tak masuk akal, ada tudingan SMI itu nekolim, dibiayai CIA, ada diplomat asing memaksa tentara mendukung SMI. Ini kan cerita-cerita hantu, tapi cerita hantu kayak gini kan masih banyak yang dipercayai.
�
Bagaimana Ani Yudhoyono jika dibandingkan dengan SMI?
�
Kalau itu Ani, Sri Mulyani saya kenal orangnya, orang profesional yang baik. Tapi kalau Ani Yudhoyono saya tidak begitu kenal baik. Jadi sehebat apa Ani Yuhdoyono saya tidak bisa komentar. Tapi saya tidak setuju orang mengatakan, Sri Mulyani itu hebat dari yang lainnya, yang lainnya jangan maju.
�
Kita maju di pemilu bukan karena black campaign sekarang, karena pasti ada beberapa orang yang bagus. Hanya sekarang mereka tenggelam oleh orang-orang yang menguasai partai politik. Di PD misalnya ada Nazaruddin, belum lagi di Partai Golkar. Padahal di PD dan PG itu masih banyak orang yang baik, �di jalanan banyak orang baik.
�
Jaringan SMI bagaimana?
�
Ada jaringan tentu, tidak mungkin kalau tidak ada jaringan didukung 33 provinsi. Tapi saya tidak terlalu mengamati. Saya jalan terus, saya hanya memberikan penyegaran kepada masyarakat saja. Saya hanya membuka mata masyarakat yang ingin bicara bahwa Indonesia ini bisa segalanya terjadi. Dahulu saya komisaris utama detikcom, kok bisa jadi juru bicara presiden. Nah ini sama SMI bisa menjadi simbol, kalau mencari selain SMI kan susah mencari bukti apa yang sudah dia kerjakan.
�
Sebenarnya ada untungnya Sri Mulyani difitnah dalam beberapa kasus. Tapi setelah semua itu terbantahkan justru orang lebih mengenal dia. Polisi dan KPK kan susah membuktikannya. Kita tahu cerita Pansus Century dan lainnya, semuanya bohong. Semua demo hanya capai mengeluarkan duit saja. Tapi yang waras akan tetap bertahan sampai 2014.
�
Apakah Partai SRI akan sefenomenal PD seperti terjadi pada Pemilu 2004?
�
Saya kurang begitu tahu. Saya ikut ini sebagai gerakan orang biasa. Ibu atau bapak yang tadinya nggak peduli politik, saya ajak masuk ke politik. Bagaimana banyak orang masuk kotak suara dan jangan memilih orang yang korup lagi. Saya memang ditanya orang, apakah Anda menjamin SMI terpilih pemerintahan tidak akan korup? Saya katakan, semua pimpinan partai, aktivis dan DPR ada saja yang korupsi.

Partai SRI Siap Jadi Corong Aspirasi

30.10.2011 | Author: Redaksi | Posted in Pekanbaru, Politik

“ Meskipun Partai SRI masih seumur jagung dan baru diresmikan beberapa bulan yang lalu, namun kami optimis Partai SRI dapat bersaing pada Pemilu 2014 mendatang. Kita siap menjadi corong aspirasi rakyat,“

Amilius
Ketua DPW Partai SRI Riau

PEKANBARU (riaupeople) – Ditengah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap ranah politik, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) menabalkan siap menjadi corong aspirasi. Untuk Propinsi Riau sendiri, tingkat penerimaan masyarakat terhadap partai baru ini cukup tinggi. Buktinya, hingga saat ini telah terbentuk kepengurusan di 10 kabupaten/kota di Riau. Menyusul 2 Kabupaten/kota dalam persiapan

Ketua DPW Partai SRI Propinsi Riau, Amilius menyebutkan Partai SRI sudah terdaftar secara resmi di Kesbangpollinmas pada 22 Agustus, dengan Ketua Umum Dewan Pimpimnan Nasional (DPN) Damianus Taufan. Meskipun usia partai ini belum genap setahun, namun secara struktur organisasi sudah ada pengurusnya di 33 provinsi termasuk di Provinsi Riau. “ Meskipun Partai SRI masih seumur jagung dan baru diresmikan beberapa bulan yang lalu, namun kami optimis Partai SRI dapat bersaing pada Pemilu 2014 mendatang. Kita siap menjadi corong aspirasi rakyat,“ ungkap Amilius kepada riaupeople.com, Minggu (30/10/11).

Dilanjutkan Amilius, secara struktur organisasi Keberadaan Partai SRI untuk wilayah Provinsi Riau sudah mencapai 80 persen dan diyakini dalam waktu singkat akan bisa mencapai 100 persen. Optimisme itu terlihat dari sambutan positif, baik dari kalangan umum maupun akademis, “ Struktur organisasi untuk seluruh Riau sudah mencapai 80 persen, yang kebanyakan didominasi oleh kawula muda. Untuk saat ini kita belum mau bicara target perolehan kursi, yang penting bagaimana Partai SRI diterima seluruh lapisan masyarakat dulu,” tegas Amilius saat ditanya target kursi pada 2014 nanti.

Guna mengembangkan sayap SRI di Riau, dikatakannya saat ini tengah digiatkan sejumlah kegiatan sosial di tengah masyarakat. Termasuk menggelar diskusi, seminar dan lainnya. “ Ini kita pikir lebih efektif dan tepat sasaran,” ungkapnya.(fai)

"Jangan Anggap Serius Semua Survei"

Jum'at, 28 Oktober 2011, 09:36 WIB
Anggi Kusumadewi
Pengamat Politik dan Peneliti LIPI, Ikrar Nusa Bhakti (Antara/ Widodo S Jusuf)

VIVAnews – Pekan ini bisa dibilang sebagai pekan survei. Pasalnya, sejumlah lembaga riset tampak ‘berlomba-lomba’ merilis hasil survei yang hasilnya berbeda dan cukup variatif.

Perbedaan mencolok misalnya ditemukan pada elektabilitas yang diperoleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Satu survei menempatkannya pada posisi teratas kandidat presiden 2014 dengan elektabilitas 19,6 persen, sedangkan survei lainnya justru menepatkan Megawati pada posisi terbawah dengan elektabilitas hanya 0,3 persen. Satu survei lagi justru sama sekali tidak mencantumkan nama presiden perempuan pertama di tanah air itu.

Hal ini membuat Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, bertanya-tanya dan curiga. Ia menduga ada upaya sistematis untuk ‘menghilangkan’ Megawati dari kancah perpolitikan nasional, melalui sejumlah survei yang dirilis belakangan ini. “Kalau disurvei, nama Ibu Megawati pasti tertinggi. Jadi kenapa ada lembaga survei yang merilis hasil surveinya tanpa menyertakan nama Ibu?” kata Tjahjo.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, berpendapat bahwa PDIP tak perlu risau dengan berbagai hasil survei yang berbeda tersebut. “Jangan anggap serius semua survei. Susah bila semua survei dianggap serius. Jangan lupa, penyandang dana juga bisa menentukan hasil survei,” kata Ikrar kepada VIVAnews.com, Jumat 28 Oktober 2011.

Ikrar menjelaskan, hasil survei juga tidak bisa dilepaskan dengan sponsor anggaran survei, metode survei, rekam jejak lembaga survei, dan orang-orang yang berada di balik lembaga survei tersebut. Ikrar menyatakan, metode survei yang sepintas tampak ilmiah, sebetulnya juga bukan berarti tak bisa ‘dimainkan.’ Ia lantas mencontohkan beberapa ‘permainan’ yang bisa berlaku dalam suatu survei.

“Misalnya, sampel daerah pemilihan akan sangat menentukan hasil survei. Kalau kita bertanya tentang Megawati di daerah yang notabene merupakan basis Demokrat, sudah pasti hasilnya negatif. Sama halnya dengan ketika kita bertanya tentang Aburizal Bakrie di daerah yang merupakan basis Golkar, tentu hasilnya positif,” papar peraih gelar Ph.D. bidang Sejarah Politik dari School of Modern Asian Studies, Griffith University Brisbane, Australia, itu.

Metode survei dengan tatap muka atau tidak tatap muka, lanjut Ikrar, juga akan menelurkan hasil survei yang berbeda. “Misalnya survei lewat telpon cenderung membuat orang menjawab seenaknya, asal cepat selesai. Beda dengan survei tatap muka yang menuntut keseriusan dari responden,” kata Ikrar.

Selanjutnya, masih terkait sampel daerah, meski lembaga survei mengklaim ‘mewakili’ masyarakat Indonesia di 33 provinsi, namun menurut Ikrar, hal itu tidak bisa langsung dijadikan patokan kebenaran. “Meskipun survei dilakukan di 33 provinsi, tapi kalau hanya dilakukan di kota-kota besar, tentu tidak mewakili suara rakyat,” terang Ikrar.

Pada akhirnya, tegas Ikrar, hasil survei juga ditentukan oleh kota, kabupaten, dan tingkat pendidikan responden. Apapun, Ikrar memandang survei tetap penting dilakukan sebagai pembanding. “Lembaga survei di AS atau Australia sekalipun rutin melakukan survei per bulan, per semester, dan per tahun soal akseptabilitas Presiden Barack Obama atau perdana menteri Australia, terkait berbagai kebijakan yang sudah mereka buat,” jelas Ikrar.

Dengan survei, ujar Ikrar, masyarakat dapat melihat naik-turunnya popularitas pemimpin mereka beserta lawan-lawan politik sang pemimpin, dari waktu ke waktu. Namun khusus untuk di Indonesia, “lihat dulu apakah lembaga survei itu diakui otoritasnya atau tidak. Dari situ, kita bisa melihat pantas atau tidak lembaga tersebut melakukan survei,” kata dia.
• VIVAnews

Bisakah Capres 2014 Membawa Pembaruan?

inilah.com/Grafis
Oleh: Herdi Sahrasad

INILAH.COM, Jakarta - Bisakah calon presiden pada 2014 membawa pembaruan? Umur bukan masalah, tua atau mudah sama saja. Figur yang paling dibutuhkan adalah yang memiliki konsep dan semangat kebaruan untuk mereformasi total Indonesia.

Rektor Universitas Paramadhina Anies Baswedan mengatakan calon presiden pada pemilihan presiden Indonesia 2014 harus membawa kebaruan. Baginya, umur bukan masalah, tua atau muda sama saja. Figur yang paling dibutuhkan adalah yang memiliki konsep dan semangat kebaruan untuk mereformasi total Indonesia.

"Yang penting anak muda itu datang dengan kebaruan, bukan usianya. Orang tua juga tidak ada masalah. Tapi dia datang dengan kebaruan. Yang kita nggak mau kan datang tua, praktiknya lama. Tapi juga, anak muda teruskan praktik lama. Nazar (Nazaruddin) kan begitu?," jelas Anis.

Kebaruan ini penting karena pengalaman menunjukkan bahwa Presiden SBY akibat skandal Century, lemahnya penegakan hukum dan lambannya dalam membasmi KKN, kemudian mengalami krisis legitimasi. Kritik pada pemerintahan SBY-Boediono terus saja mengalir.

Capres 2014 mendatang sudah selayaknya belajar dari pemerintahan Presiden SBY saat ini. Saat ini tingkat kepercayaan public terus merosot. Menurut Mantan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII Fuad Bawazier, setidaknya ada lima hal yang menjadi indikasi hilangnya legitimasi SBY. Pertama, karena SBY banyak didemo mahasiswa, pekerja, perempuan dan masyarakat madani.

Indikasi kedua, para tokoh lintas agama mulai mengeluarkan protes. Ketiga, media-media massa sudah menyudutkan SBY dengan berita-beritanya. Keempat, orang-orang yang biasanya diam-diam saja, duduk-duduk saja, seperti petani, sudah berkomentar 'wah enakan zaman dulu daripada zaman sekarang’. “Sedangkan indikasi kelima adalah mulai banyaknya hasil-hasil survei yang menunjukkan masyarakat tidak puas terhadap pemerintah.”

Berbagai kritik juga dimunculkan dalam Buku 'Pilpres Abal-abal Republik Amburadul' yang ditulis oleh 40 orang, dengan tebal 432 halaman, berisi suara para penulis yang mengkritik pemerintahan SBY-Boediono.

Menteri Ekonomi era Gus Dur Rizal Ramli yang juga menulis buku itu menyatakan kekecewaannya. Sebab banyak kasus yang tidak bisa diselesaikan dan terjadi pada masa pemerintahan SBY.

"Contohnya kasus Antasari dan Bank Century. Kami minta agar SBY mundur secara baik-baik. Indonesia sekarang ini ada demokrasi, tapi tidak ada hukum," ujar Rizal Ramli. SBY diharapkan mau mereformasi diri dan mereformasi pemerintahan di seluruh lini. Jika tidak, kekecewaan publik kian menjadi-jadi.

Belajar dari pengalaman SBY itu, menurut Anis Baswedan, masuk akal dan wajar jika rakyat menginginkan capres 2014 membawa kebaruan guna membawa reformasi dalam kehidupan kenegaraan, pemerintahan, mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemajuan bangsa. [mdr]

PDIP Masih Bingung Puan atau Mega Capres 2014

inilah.com/dok
Oleh: Ajat M Fajar
Nasional - Selasa, 25 Oktober 2011 | 23:06 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Politikus senior PDIP Pramono Anung tidak mau mengomentari lebih jauh terkait usulan Taufiq Kiemas agar Megawati Soekarnoputri tak lagi maju calon presiden tahun 2014.

Menurutnya, imbauan Taufiq hanya pendapat pribadi yang belum tentu jadi keputusan partai. "Ini kan demokrasi dan indahnya demokrasi itu orang boleh berbicara dalam berbagai aspek. Tapi tentunya mengenai hal itu (kandidat capres PDIP) akan diputuskan partai," kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Selasa (25/10/2011).

Menurutnya, faktor usia dianggap tidak perlu dipertentangkan dalam usulan untuk mengusung seorang tokoh untuk menjadi capres. "Ini yang namanya bumbu demokrasi sehingga tidak perlu kemudian katakanlah bahwa ini jadi persoalan dikotomi tua dan muda. Menurut saya bukan itu persoalannya," ungkapnya.

Ketika diminta tanggapannya mengenai peluang Puan Maharani untuk diusung PDI Perjuangan dalam Pilpres 2014, Pramono menolak memberi tanggapan. Karena keputusan itu belum dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan.

"Itu keputusan partai, kita tunggu saja. Bukan saya setuju atau tidak setuju, partai yang memutuskan." [lal]

Besok, KUA-PPAS RAPBD Pekanbaru 2011 Diteken

Meskipun masih terjadi perbedaan soal devisit anggaran antara Pemko Pekanbaru dan Banggar DPRD, namun dijawalkan KUA-PPAS RAPBD 2011 diteken besok.

Riauterkini-PEKANBARU- Setelah selesai dievaluasi semua materi, draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD-P Pekanbaru 2011 oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, pasca diserahkan berkas materi KUA-PPAS dari Pemko pada 17 Oktober lalu. Selanjutnya dijadwalkan besok (26/10/11), akan dilakukan penandatanganan memoranddum of understanding (MoU) antara DPRD dengan Pemko.

Diharapkan setelah pedandatangan Mou KUA-PPAS, Pemko bisa segera menyusun APBD-P 2011, sehingga secepatnya DPRD, dapat menyetujui dan ketok palu. Mengingat ada beberapa anggaran yang penggunaanya harus disegerakan. Misalnya anggaran untuk PSU, dan anggaran untuk penunjang pelaksanaan e-KTP, “ Setelah dievaluasi oleh semua anggota Banggar, dijadwalkan tanggal 26 Okteber, tepatnya hari Rabu besok. Akan kita laksanakan bersama penandatangan MoU KUA-PPAS, “ ujar Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Wahyudianto, Selasa (25/10/11) kepada riauterkini.

Sedana dengan hal itu anggota Banggar DPRD, dari fraksi Partai Keadilan M. Fadri membenarkan hal diatas, “ Jadwalnya memang besok akan dilaksanakan penandatangan MoU KUA-PPAS, kita harapkan pihak Pemko bisa meluangkan waktu. Untuk acara yang sudah kita jadwalkan, dengan kesepakatan bersama. Perlu saya tegaskan jika dalam pembahasan evaluasi KUA-PPAS, ada beberapa draf yang kita tidak setujui, dan akan kita pertanyakan lagi. Salah satunya seperti usulan pinjaman Rp 124 miliar ke bank, dan dana PSU yang lebih dari Rp 10 miliar, “ jelas Fadri.

Namun ketika di konfermasi dari pihak Pemko, terkait siapa yang akan menghadiri MoU KUA-PPAS, besok. Mengingat Pejabat Walikota Syamsurizal, sudah sekitar seminggu lebih tidak pernah terlihat di kantor walikota. Sayangnya tidak ada, satupun pihak yang bisa dimintai keterangan. Baik dari Sekretaris Kota (Setko) M. Wardan yang juga mulai terlihat jarang dikantor, maupun asisten Setko, dan Kadis lainya.***(yunk)

Ternyata Pansus Century Tak Paham Bank Sentral dan Perbankan

Posted on September 8, 2011 by smipresidenku
pansus century

"Pahlawan" Pansus Century ini ternyata tidak begitu mengerti bank sentral dan masalah perbankan.

Diolah oleh Topan Jaya dari Tweet Poltak Hotradero*)

Pengantar: Sungguh sangat mengejutkan, bahwa ternyata salah satu “pahlawan” Pansus Bank Century, Bambang Soesatyo, menjadi representasi dari ketidakpahaman DPR atas masalah-masalah bank sentral dan perbankan dunia pada umumnya. Fakta itu terbuka teramat jelas dalam debat antara Poltak Hotradero dengan Bambang Soesatyo melalui Tweeter (yang di-blog-kan pada tanggal 11 Juni 2011). Fakta ketidakpahaman anggota Pansus Century—yang paling sering dirujuk pendapat dan opininya oleh hampir semua media massa dan elektronik—jelas sangat disayangkan karena berkonsekuensi fatal terhadap pembentukan opini publik atas kasus Century.

Jadi dengan demikian, alangkah berbahayanya apabila newsmaker dominan dalam ranah publik didominasi oleh wakil-wakil rakyat yang tidak memahami masalah yang diwacanakannya. Dampaknya, awak media akan mendapatkan informasi yang salah, lalu mereka mengolahnya dengan agenda setting (menggiring opini publik), sehingga makin jauh pula masyarakat dari fakta dan kebenaran informasi.

Dan lebih berbahaya lagi apabila pandangan-pandangan dan keputusan-keputusan politik di DPR didasarkan pada pemahaman-pemahaman yang dangkal atas permasalahan bank sentral dan perbankan tersebut. Berangkat dari fakta-fakta seperti ini, sangat pantaslah bila masyarakat dan media massa umummnya untuk mulai menapaktilasi lagi setiap informasi terkait kasus Century untuk menemukan kebenaran hakiki, bukan kebenaran pelintiran ala politisi yang sarat conflict of interest.

Berikut debat antara Poltak Hotradero dengan Bambang Soesatyo melalui media Tweeter yang diolah dengan menghilangkan simbol-simbol Tweeter dan pemadatan ke dalam paragraf demi kenyamanan pembacaan tulisan.

Bambang Soesatyo: Silahkan kalau bisa. Semua ada aturannya. Jangan lagi main rekayasa seperti rubah-rubah PBI agar bisa bailout. He..he.

FAKTA-nya: Pas krisis kemarin SEMUA bank sentral besar dunia mengubah peraturan karena keadaan MEMANG darurat. Semua bentuk Quantitative Easing adalah pengubahan aturan normal & itu dilakukan The Feds, ECB, BoE, BoJ. Semua bentuk line kredit antar bank sentral: semisal The Feds dg Bank Sentral Singapura dll, adalah pengubahan peraturan. Bila 4 Bank Sentral terbesar dunia (The Feds, ECB, BoJ, BoE) ubah peraturan karena keadaan darurat, apa lagi yang tidak darurat? Lebih dari 90% pasar uang global senilai setara $3 TRILYUN per hari dibawah kendali 4 bank sentral tadi, apa masih kurang darurat?

Sejak 2 minggu lalu The Feds mengaktifkan line kredit ke ECB bernilai puluhan milyar dollar, apa lapor sampai ke parlemen/senat? Tidak.

Apa bisa Bank Indonesia mengabaikan konsekuensi dari dinamika pasar uang global yang besarnya USD 3 Trilyun per hari? Peraturan memang HARUS diubah bila diperlukan. Karena peraturan mengikuti sistem yang berlangsung dinamis. Polisi lalu lintas saja punya hak diskresioner yang melampaui marka & rambu dalam keadaan darurat. Masak BI enggak punya?

Keadaan BUKAN & TIDAK PERNAH sesuai peraturan TETAPI peraturanlah yang harus sesuai KEADAAN. Bahkan agama saja mensyahkan adanya hak diskresioner: dalam hal darurat yang haram boleh jadi halal. Motor normalnya tidak boleh naik ke jalan tol. Tapi kalau banjir? Ya, boleh. Bukankah itu rohnya sebuah peraturan?

Bambang Soesatyo: FAKTANYA BPK dan DPR menyatakan ada penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang.

Apakah sudah dituangkan menjadi ketentuan hukum sesuai dengan prinsip hukum positif? Dan bukankah hukum positif selalu bersandar pada praduga tak bersalah? ATAU kita tidak sedang bicara hukum positif? Kalau DPR & BPK tidak bicara dalam konteks hukum positif, lalu dalam (konteks) apa bisa kompeten bicara hukum?

Bambang Soesatyo: Bank Central RI yang merubah dengan data-data ngawur. Masih ingat SMI bilang tertipu dan mencak-mencak dalam rapat KSSK kenapa 630 tiba-tiba bengkak?

The Feds menduga talangan subprime cuma sekitar $60 milyar, eh jadinya $600+ milyar, apa anehnya? Penanganan krisis Yunani asalnya diperkirakan cuma 30 milyar euro, sekarang total se-Eurozone jadi 700 milyar euro. Pak Bambang Soesatyo, DPR sendiri sudah melakukan RUU/legislasi apa sejak krisis?

Di tahun 1930-an, SEMBILAN RIBU bank di Amerika tutup gara-gara sebuah bank kecil tidak dibailout oleh The Feds. Bank yang tidak dibailout itu (The Bank of United States) ranking 28 di Amerika, sama dengan rankingnya Bank Century. The Feds tidak membailout-nya karena dianggap terlalu kecil. Tapi apa yang terjadi? 9000 bank menyusul kolaps.

Atau parlemen mau ikut mengatur urusan moneter & perbankan Pak? Apakah sudah punya kompetensi? Dan setahu saya di dunia ini tidak ada parlemen yang ikut-ikutan ngurusin moneter & perbankan Pak Bambang Soesatyo karena bukan itu tugasnya. Itu sebabnya kita kembali saja ke tugas: Sudah berapa legislasi/RUU yang dibuat oleh parlemen? Itu saja Pak Bambang Soesatyo.

Soal pelanggaran hukum Bank Century biar diurus penegak hukum positif saja Pak. KPK & pengadilan misalnya. Jangan sampai nanti parlemen masuk ke ranah hukum positif, semisal mengadili maling ayam. Bisa repot Pak.

Bambang Soesatyo: 20/11/08 Boediono, SMI, dan Anggito gelar jumpa pers usai rapat dengan JK di Istana (Kompas, 21 Nov08): Indonesia aman. Malamnya bailout. Wah?

Kalau hari itu pemerintah bilang: Ekonomi Indonesia tidak aman, maka DIJAMIN besoknya yang harus dibailout 30 bank. Anda kan tahu kalau pejabat pemerintah harus menenangkan 220 juta orang yang tidak tahu apa-apa soal ekonomi. Sisanya ya harus tahu diri. Pernah ada pemerintah bilang ekonomi memburuk? Tentu tidak, karena bisa menjadi self-fulfilling prophecy & tidak etis. Tetapi sudah jelas angka-angka ekonomi memburuk. Jadi yang mengerti harus tahu diri menjaga suasana. Anda sendiri bagaimana?

Di Q4 2008 beberapa bank besar papan atas rugi besar sampai harus injeksi modal, anda tahu itu kan? Tahun 2005-2008 kredit perbankan tumbuh double digit tetapi di Q4/2008 stagnan karena NPL naik. 1H 2009 cuma tumbuh 4% anda tahu itu? Tidak apa bila anda tidak tahu. Toh tugas parlemen terkait pembuatan undang-undang. Jadi ya seyogyanya itu dilakukan. Tapi sudahkah?

Jadi mari kerjakan tugas masing-masing. Anda bikin undang-undang & kami awasi anda & pemerintah. Job desc tidak tumpang tindih, OK? Presiden kami pilih secara langsung. Parlemen juga kami yang pilih. Jadi kami yang selayaknya mengawasi semua yang kami pilih.

Saya baca “penjelasan” anda soal utang pemerintah ke @mistymimit, apa penjelasan itu benar-benar dari pemahaman anda? Sungguh? Pak Bambang Soesatyo lawan dari penjelasan adalah penggelapan. Kan masalah besar kalau wakil rakyat menggelapkan masalah ke rakyat.

Kalau belum sempat menjawab, ya tidak apa. Saya sabar kok menunggu. Maaf kalau saya bukan dari Jateng VII.

Bambang Soesatyo: Kalau hari itu SMI tidak bilang ditipu oleh data-data BI, maka dia tidak akan bilang hanya bertanggung jawab pada Rp632M. Sotoy?

Selamat pagi Pak! Apakah SMI mengatakan merasa ditipu BI itu adalah pernyataan resmi atau asumsi anda belaka? Atau gosip? Setahu saya Pak anda hanya bisa menilai pernyataan pejabat publik lewat pernyataan resmi. Demikian pula anda akan dinilai. Dan bukankah yang berwenang atas bailout adalah LPS & UU yang digunakan UU LPS? KSSK kan hanya formalitas persetujuan.

Kalau SMI bertanggung jawab atas yang sisanya lantas apa gunanya LPS? SMI kan bukan petinggi & penanggung jawab LPS. Saya tidak akan menilai celotehan non pernyataan resmi, misal soal “keberadaan Robert Tantular” di rapat KSSK. Fair kan pak? Kalau KSSK mengatakan bertanggung jawab atas seluruh bailout apa bukan jadinya melanggar hukum karena yang dipakai UU LPS? Atau menurut anda Pak Bambang Soesatyo undang-undang mana yang harusnya dipakai? Atau memang ini terjadi karena ada yang lupa bikin Undang-undang?

Tenang saja Pak Bambang Soesatyo ini di twitter, jadi apapun yang anda tuliskan tidak akan
dianggap pernyataan resmi anggota parlemen.

*Poltak Hotradero pengamat masalah perbankan dan Kepala Divisi Riset PT Recapital Securities.

[Sumber tulisan: http://satemonyet.blogspot.com/search/label/bamsat]

Partai SRI

Bendera Partai Serikat Rakyat Independen: Partai modern yang merakyat

PENGURUS PARTAI SERIKAT RAKYAT INDEPENDEN
Majelis Pertimbangan Partai:
1. Rahman Tolleng,
2. Fikri Jufri
3. Todung Mulya Lubis
4. Arbi Sanit
5. Kemala Atmojo
6. Rocky Gerung
7. Dana Iswara
8. Rosita S Noor
9. Meyanne DK
10. Susy Rizky Wiyanti
11. Yoshi Erlina
12. Damianus Taufan (ex officio).
B. Dewan Pimpinan Nasional
1. Ketua Umum: Damianus Taufan
2. Sekretaris Nasional : Yoshi Erlina
3. Bendahara : Susy Rizky Wiyantini
4. Ketua Bid Politik & Pendidikan: Rocky Gerung
5. Ketua Bidang Organisasi : Donny Ardyanto
6. Ketua Bid Urusan Hukum: Fajrimei A Gofar
7. Ketua Bid Komunikasi Publik: Efika Rosemarie
8. Ketua Bid Pemenangan Pemilihan: Hendrik Boli Tobi
9. Ketua Bid Luar Negeri : Pramadina Oktriviani
Website partai SRI: www.partaisri.or.id
Makna Lambang Partai Serikat Rakyat Independen
Partai Baru. Semangat Baru.
Partai Modern tapi Merakyat.
Partai Orang Biasa dengan Komitmen Luar Biasa.
Kami perkenalkan Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI).
Logo partai berupa huruf kapital SR dengan gambar Sapu Lidi dan tulisan SERIKAT RAKYAT INDEPENDEN.
Sapu lidi mempunyai makna khusus bagi masyarakat Indonesia. Sapu lidi terdiri atas beberapa batang lidi. Setiap batang lidi berciri lurus dan tajam.
Lurus bisa diartikan sifat yang jujur. Orang disebut lurus kalau sikapnya mencerminkan satu kata dan perbuatan. Orang seperti ini disebut orang yang berintegritas. Orang jujur juga dikenal sebagai orang yang bersih. Bukan bersih sendiri tetapi bisa mempengaruhi bahkan memaksa orang lain untuk ikut bersih.
Tajam bisa diartikan cerdas. Lidi bisa dipakai menusuk daging untuk membuat sate. Ketajamannya bisa menembus daging yang tebal. Orang yang cerdas, dengan ketajaman berpikirnya, bisa menembus hambatan berpikir konvensional. Mereka terbiasa berpikir kreatif dan jauh ke depan.
Batang-batang lidi kalau diikat jadi satu akan menghasilkan sapu lidi.
Sapu lidi menggambarkan persatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan bersatu, kita bisa menghasilkan kekuatan yang lebih besar atau SINERGI. Sebatang lidi mudah dipatahkan tapi sapu lidi tidak. Lidi-lidi bisa bersatu karena ada pengikatnya. Tanpa pengikat yang kokoh, lidi-lidi akan berserakan, tercerai berai. Orang-orang biasa yang bergabung dalam Partai SRI menjadi kekuatan baru. Kekuatan ini dihasilkan oleh ikatan kepentingan yang sama dan oleh pengikat yang sama yaitu sosok SMI sebagai ikon bagi gerakan ini.
Sapu lidi juga menggambarkan kemandirian. Sapu lidi dengan ikatan yang kuat akan kokoh dan bisa berdiri tegak. Ini melambangkan kemandirian partai dari segala campur tangan kepentingan yang tidak sejalan dengan visi misi partai.
Sapu lidi menggambarkan kesederhanaan. Sapu lidi benda yang sederhana. Dikenal luas di masyarakat Indonesia, dari desa sampai kota, dari gubuk sampai rumah mewah. Tidak perlu sambungan listrik untuk bisa menggunakan sapu lidi.
Sapu lidi adalah alat untuk membersihkan yang kotor-kotor. Di beberapa daerah sapu lidi malah digunakan untuk mengusir setan. Bagi kita, sapu lidi akan digunakan untuk membersihkan politik kotor dan aksi para koruptor. Dengan sapu lidi gerakan bebersih dan berbenah akan dimulai. Kita harus bisa mewujudkan mimpin kita Indonesia Bersih.
Menggenggam sapu lidi berarti siap bekerja bersama pemimpin baru. Kita butuh pemimpin yang bisa memotivasi kita, yang bisa memimpin kita untuk ikut bekerja. Bukan membiarkan pemimpin yang mengerjakan semuanya sendirian. Pemimpin yang memberi inspirasi dan partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan Partai SRI.

Sapu Lidi Kok Mengarah ke Atas?

Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI) didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu 3 Agustus 2011. Sejak itu ada benda sederhana yang tiba-tiba menjadi topik pembicaraan. Benda itu adalah Sapu Lidi yang digunakan oleh Partai SRI sebagai logo partai. Banyak yang mengagumi logo tersebut baik secara terang-terangan mau pun secara diam-diam. Tapi ada juga yang mengritik. Mungkin karena iseng, tapi bisa juga serius ingin lebih memperkenalkan sapu lidi tersebut ke publik.
Makna logo sapu lidi pada Partai SRI sudah pernah dijelaskan. Catatan ini ingin menjawab pertanyaan beberapa orang, mengapa sapu lidi di logo Partai SRI kok mengarah ke atas? Kalau mau nyapu mestinya sapu lidinya menghadap ke bawah dong. Begitu kira-kira pertanyaan kritis dari beberapa orang.
Jawabannya sederhana. Sapu lidi yang digunakan sebagai logo Partai SRI adalah sapu lidi genggam, bukan sapu lidi yang bertangkai kayu.
Alasan kita memilih sapu lidi genggam adalah:
1) Sapu lidi bertangkai membutuhkan tangkai kayu yang berasal dari pohon. Tidak ramah lingkungan.
2) Sapu lidi bertangkai ukurannya lebih besar dan panjang. Karena itu tidak seluwes sapu lidi genggam.
3) Sapu lidi bertangkai biasa digunakan oleh nenek sihir seperti dalam cerita Juwita dan Si Sirik di majalah BOBO. Kita tidak mau ada kesan logo Partai SRI dekat dengan dunia sihir apalagi tokoh yang sirik.
Secara sadar kita memilih sapu lidi genggam dan menempatkannya dalam posisi mengarah ke atas.
Gambaran ini bisa memberi makna:
1) Sapu lidi genggam lebih luwes, bukan hanya bisa digunakan untuk membersihkan kotoran yang terdapat di lantai atau di halaman rumah tapi juga bisa digunakan untuk membersihkan kotoran di celah sempit dan di bagian atas sekali pun.
2) Sapu lidi genggam dipegang erat dalam posisi menghadap ke atas. Ini gambaran sikap orang yang percaya diri, siap bekerja dan siap diperintah. Bukan siap untuk mengritik, mencaci maki dan mengancam sambil membawa golok. Kalau sapu lidinya mengarah ke bawah seperti orang memegang golok, itu berarti yang menggenggam tidak siap bekerja. Terlalu santai.
3) Berbeda dengan sapu lidi bertangkai, sapu lidi genggam bisa dipegang hanya dengan satu tangan. Satu tangan lainnya bisa untuk memegang serokan (tempat menampung sampah). Ini menggambarkan bahwa dengan sapu lidi genggam kita akan menuntaskan masalah. Yang kotor harus tuntas dimasukkan ke tempat sampah. Koruptor harus tuntas dihukum. Dihukum badan dan dimiskinkan.
4) Menggenggam sapu lidi yang mengarah ke atas bisa juga berarti kita bersedia ikut serta dalam kerja bebersih dan berbenah. Walau pun sapu lidi alat yang sederhana tapi kita bangga bisa menggunakannya.
Kesimpulan
Mengapa sapu lidi pada logo SRI mengarah ke atas? Karena sapu lidi tersebut bukan jenis sapu lidi bertangkai yang lidinya mengarah ke bawah. Jenisnya berbeda, cara memegangnya pun beda.
Semoga catatan singkat ini bisa menjawab pertanyaan yang muncul di berbagai tempat. [Sony Tan]

Sri Mulyani: Saya Pasti Pulang…

Posted on October 20, 2011 by smipresidenku

Seribu kuntum bunga untu kembalinya Sri Mulyani Indrawati

KOMPAS Minggu, 23 Mei 2010 | 04:04 WIB
”Namanya saja Sri Mulyani… sudah pasti saya akan menjalankan tugas mewakili Indonesia. Pasti… Aku ora minggat lan wis mesti mulih….”
Saya tidak minggat dan pasti pulang….” Kalimat itu meluncur begitu saja dari Sri Mulyani Indrawati (47) dalam perbincangan santai suatu petang di rumahnya. Ia seperti menjawab tulisan budayawan Sindhunata di rubrik Opini Kompas, beberapa waktu lalu, dengan judul ”menyengat”, ”Sri Kapan Kowe Bali?”.
Sri Mulyani petang itu mengenakan blus batik motif kuno berlengan kimono, dipadu celana panjang warna putih gading, terlihat semringah. Ia menyelipkan hal-hal terkait kehidupan pribadinya di sela jawaban-jawaban serius mengenai berbagai soal terkait tugas formalnya.
Menteri Keuangan Terbaik Se-Asia versi Emerging Market Forum (2006, 2007, 2008) dan Menteri Keuangan Pilihan Tingkat Dunia versi Euromoney (2006) itu akan bertolak ke New York pada 26 Mei. Ia akan menjalani tugas barunya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia yang bertanggung jawab atas 74 negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia, Asia Timur dan Pasifik, serta Timur Tengah dan Afrika mulai 1 Juni 2010 sampai 2014, menggantikan pejabat lama, Juan Jose Daboub dari El Salvador.
Masa transisi selama satu bulan di kantor baru itu akan ia gunakan juga untuk mencari tempat tinggal. ”Saya sedang konsolidasi dengan anak-anak dan suami. Yang besar kan kuliah di Australia, yang kedua masuk Kedokteran UI, program reguler, yang bungsu kelas II mau ke kelas III SMP.”
Saya menang
Perbincangan dalam beberapa kesempatan itu memperlihatkan identitas Sri Mulyani yang lengkap; sebagai anak, ibu, istri, ilmuwan, dan birokrat, dan… sebagai manusia biasa. Ia bisa tertawa lepas—di luar senyum khas yang oleh banyak orang ditafsirkan sebagai ”sinis”—juga bisa menangis saat pidato seusai serah terima jabatan.
”Saya boleh menangis sekarang karena bukan menteri keuangan lagi. Kalau menteri keuangan nangis, rupiah akan guncang….”
Ia menangis, entah karena perpisahan itu, entah menangisi Indonesia; negeri yang sangat ia cintai. Namun, ia mengaku menangis karena lega dan bersyukur bisa menyelesaikan tugas dan menyerahkan Kementerian Keuangan yang kondisinya relatif baik dan kuat kepada pejabat baru yang kompeten dan punya komitmen kuat melanjutkan upaya yang sudah ia rintis.
Ia juga ditangisi banyak pegawai Kementerian Keuangan yang merasa kehilangan Ibu Menteri yang mampu berpikir out of the box dan berani mendobrak feodalisme birokrasi.
Hari itu, ia menerima 1.000 kuntum bunga dan imbauan, ”Ibu pulang ya… 2014….”
Di tengah suara-suara keras di ruang publik yang memojokkan, banyak yang menangis diam-diam, menyaksikan ia menjadi bulan-bulanan media dan arogansi para politisi, serta kerasnya perjuangan mempertahankan prinsip dan etika yang ia kukuhi.
Seperti yang ia ungkapkan saat memberikan kuliah umum tentang Etika dan Kebijakan Publik di Jakarta (20/5), ”Saya berhasil karena tidak didikte oleh siapa pun, termasuk oleh orang yang mengingininya. Selama saya tidak mengingkari nurani saya dan masih menjaga martabat serta harga diri saya, maka di situlah saya menang….”
Bagaimana prinsip dan etika hidup itu terbangun?
Sejak kecil, dari keluarga. Dengan orangtua, khususnya Ibu, hubungan kami sangat dekat. Bapak dan Ibu selalu menceritakan segala sesuatu tentang kehidupan sehari-hari, kalau ada peristiwa, orang bersikap begini, begitu, selalu mendiskusikannya dengan kita semua. Itu dilihat dari perspektif pedagogi maupun dari sisi sikap hidup. Semua selalu ada urusannya dengan nilai-nilai atau etika. Mungkin karena latar belakang pendidikan beliau memang guru, jadi setiap hari dijadikan pelajaran untuk anak-anaknya.
Tak pernah selesai
Sri Mulyani tetap optimistis di tengah situasi yang hanya menyisakan sedikit ruang untuk optimisme. Dalam kuliah umum tentang Etika dan Kebijakan Publik di Jakarta (18/05), ia mengungkapkan, ”Hanya sebagian kecil saja yang rakus, namun sebagian besar adalah orang baik dan terhormat, yang bertanggung jawab dan dengan genuine mencintai republik ini. Kecintaan ini akan menjaga etika kita saat bertindak.”
Di situ ia dengan terbuka mengungkapkan, ”Di dalam sistem politik yang tidak memungkinkan etika politik dimunculkan, orang seperti saya tidak mungkin eksis.”
Mempertahankan prinsip dan etika, dan tegas bersikap ”tidak mau” melakukan hal-hal yang berpunggungan dengan suara hati bukan hal ringan di tengah konflik antarkepentingan.
”Ada perasaan bergelora, resah, dan keresahan itu memuncak saat banyak orang baik merasa frustrasi dan banyak orang yang dipaksa untuk berkompromi. Untuk memutuskan saya tinggal atau pergi adalah dilema; dengan pergi bisa memberi yang lebih baik atau dengan pergi kemungkinan dipengaruhi menjadi lebih kecil.”
Anda sudah melakukan reformasi birokrasi selama lima tahun. Sudah tuntas?
Membangun Indonesia tak akan ada selesainya. Ibu saya bilang, membangun anak saja seperti membangun candi, menaruh bata tiap hari, mulai dari interaksi pagi. Selama menjalankan tugas, saya mendapat kesempatan besar melakukan sesuatu yang fundamental. Kalau bisa memberi inspirasi pada yang lain, di level yang signifikan, sehingga terus berjalan.
Saya lebih percaya pada sistem daripada individual meski sistem terdiri dari individu-individu. Pemimpin memang akan sangat berpengaruh terutama pada saat menunjukkan sikapnya. Tetapi saya lebih menekankan, sistem yang harus dikedepankan. Orang bisa tiba-tiba pergi, tetapi sistem harus tetap jalan.
Apa filosofi Anda menghadapi proses panjang?
Waktu saya capai dan malas menulis skripsi, almarhum Mbah Putri saya bilang, ‘Wis ta, Ndhuk (ndhuk adalah istilah Jawa untuk anak, keponakan, cucu kesayangan—Red), dilakoni. Sehari selembar, lama-lama juga selesai’. Ini mengajarkan ketekunan, persistensi, ada unsur endurance (keuletan), tawakal. Begitu seharusnya kita bekerja.
Menjawab kritik
Sri Mulyani menyadari, banyaknya kritik muncul dari kekecewaan. ”Negeri ini kaya akan sumber daya alam,” ujarnya. ”Di pertambangan, Anda tinggal datang, keruk, jual, tidak menyejahterakan. Kontraknya tertutup dalam rezim represif. Sekarang, kontrak itu harus dilihat lagi, prosesnya harus genuine, terbuka, bisa dicek berapa banyak yang dikeruk, berapa besar yang dijual, berapa harga jualnya sehingga kita bisa memperkirakan penerimaan dan pajaknya.”
Pajak adalah salah satu sarana menyejahterakan rakyat. Pemerintah harus melakukan intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial secara umum. Untuk itu, dibutuhkan birokrasi yang bersih dan efektif. Kalau ada kasus, itu adalah koreksi agar tahu sistemnya masih ada yang lemah. Reformasi tak bisa berjalan hanya di satu bidang dan sektor. Ini memberi tekanan untuk tak menghentikan reformasi.
”Yang bisa mengimbangi pasar adalah pemerintahan yang bersih dan kredibel. Pemerintah yang buruk, mendompleng pasar dan memeras rakyat,” sambung dia.
”Kalau pemerintah berusaha mengubah sistem, ini bukan soal liberal atau bukan. Salah satu pertimbangannya, mungkin, birokrasinya belum siap, atau lemah, atau korupsi. Di sisi lain, rakyat harus sejahtera. Bagaimana bisa sejahtera kalau masih korupsi?”
Jadi, apa ideologi Anda?
Pemerintahan yang bersih dikombinasikan dengan demokrasi. Itulah yang bisa menggunakan sisi baik mekanisme pasar dan mengoreksi sisi buruknya. Saya tidak pidato, tetapi saya bekerja. Maka, setiap orang yang mengkritik saya neolib, saya akan tanya apa yang sudah dia lakukan agar debat kita lebih berbobot.
Pernah ibu saya bertanya, ”Kamu itu kerjanya apa, Ndhuk?” Ibu bilang, apa dampak yang saya kerjakan. ‘Saya sudah jadi profesor, kok gajinya seperti ini, lha di TV ada kuis yang hadiahnya sampai miliaran.’ Begitu kata ibu saya. Sekarang, ketika gaji profesor sudah dinaikkan, bapak dan ibu saya sudah tidak ada.
Anda akhirnya juga bicara terbuka soal perkawinan kepentingan.
Sebenarnya itu adalah concern kita bersama. Di masa lalu maupun sekarang, banyak pejabat maupun petinggi partai adalah bekas pengusaha. Mereka tak mengenal yang namanya conflict of interest dalam pembuatan keputusan publik. Saya beberapa kali minta hal ini diatur, tetapi sampai hari ini tampaknya rancangan undang-undang mengenai hal itu masih belum jelas. Ini adalah tantangan kredibilitas kebijakan.
Tampaknya masih akan lama ya?
Iya, karena tekanan uang dalam politik begitu nyata….

Partai SRI: Kita Tidak Menjual Kucing dalam Karung

Nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengemuka belakangan ini. Sebuah partai baru yang asosiatif dengan namanya, Serikat Rakyat Independen, mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu (3/8/2011) pekan lalu. Terang benderang, Partai SRI mengusung Sri Mulyani menjadi calon presiden dalam Pemilu 2014 mendatang.

Sejumlah tokoh ternama yang selama ini enggan berpartai turun gunung menggagas Partai SRI. Ada pengacara senior Todung Mulya Lubis; pengamat politik Arbi Sanit; aktivis era 1966, Rahman Tolleng; wartawan senior Fikri Jukrie; Dana Iswara; dan dosen Filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung.

"Kami tidak menjual kucing dalam karung," ujar Rocky yang menjadi anggota Majelis Pertimbangan Partai.
Banyak kalangan berpendapat, jalan Sri Mulyani tidak akan mulus. Kasus Century dan cap neoliberal akan menjadi peluru yang akan terus dimuntahkan lawan-lawan politiknya. Tak sedikit pula yang pesimisis dengan partai baru ini. Biaya politik di Indonesia mahal. Cukupkah pundi-pundi partai membiayai jaringan di daerah? Selain itu, sejauh mana partai baru ini berhasil membangun kadernya di daerah?

Namun, pertanyaan pentingnya, apakah betul Sri Mulyani bersedia maju dalam Pemilu 2014 nanti? Sejauh mana hubungan Partai SRI dan Sri Mulyani?

Berikut wawancara Kompas.com dengan Rocky Gerung di Kantor Dewan Pimpinan Nasional Partai Sri di Jalanl Latuharhary Nomor 16, Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Di publik Sri Mulyani enggan berkomentar karena terikat kode etik, tapi kepada para penggagas Partai secara personal apakah dia pernah menyatakan bersedia dicalonkan?
Itu urusan di internal partai. Itu adalah bagian dari strategi politik partai. Biar menjadi misteri, karena kalau saya jawab sekaligus, nanti orang akan dapat membaca strategi kita.

Tapi yang jelas begini, ada kesejajaran antara gagasan Sri Mulyani tentang etika publik yang pernah dia kuliahkan sebelum dia pergi dengan ide dasar pembentukan partai ini. Yang ditunggu kan sebetulnya hanya pernyataan resmi dari Sri Mulyani saja. Kita tinggal tunggu saja.

Jadi, sebenarnya dengan tutup mata saja kita tahu, pasti dia bersedia. Tidak ada alasan untuk tidak bersedia. Tetapi, itu kan tidak bisa diucapkan sekarang karena belum ada semacam jaminan politik.

Apa Sri Mulyani ikut terlibat langsung menggagas partai, seperti Susilo Bambang Yudhoyono dengan partai Demokrat-nya?
Tidak. Kalau dikaitkan dengan SBY jelas berbeda. SBY ingin full circle di dalam urusan itu. Kalau kita cuma bilang Sri Mulyani adalah benchmark, batas, dan tolok ukur dari politik Indonesia. Kalau ada orang lain yang bisa melewati tolok ukur itu kita pasti akan ganti simbol Sri Mulyani.

Kenapa mencalonkan Sri Mulyani?
Orang pertama yang memastikan politik itu harus tidak menganut conflict of interest ya Sri Mulyani. Orang pertama yang dengan nekat menolak kolaborasi politik yang dituntut oleh pengusaha-pengusaha besar ya Sri Mulyani.

Orang pertama yang menyatakan bahwa etika saya adalah integritas, karena itu saya ingin Bank Dunia mengikuti etika saya, adalah Sri Mulyani. Orang pertama yang dikenal di seluruh dunia mengatur seratus dua puluh lima negara miskin adalah Sri Mulyani.

Jadi bandingannya apa gitu loh? Ada bandingannya? Enggak ada bandingannya saya kira.
Dari segi kecerdasan, ya pasti. Dari segi penguasaan manajemen makro ekonomi, nasional, global, ya itu sudah menjadi keahlian dia.

Bagaimana menghadapi serangan “Century” dan cap “Neolib”?
Saya akan terangkan dulu soal neo-liberal (neolib). Neolib artinya kepemimpinan yang anti pajak. Sri Mulyani mengumpulkan pajak untuk subsidi masyarakat bawah. Masak hal seperti itu dikatakan neolib? Ini kan terbalik jalan pikiran kita.

Satu hal penting juga, Sri Mulyani adalah orang pertama yang memaksa beberapa departemen untuk membuat anggaran berdasarkan prinsip gender responsive budget, artinya anggaran departemen hanya turun kalau di dalamnya ada semacam ukuran anggaran akan dipakai untuk memungkinkan perempuan diuntungkan dalam pembuatan kebijakan. Kita tahu posisi perempuan di bawah kaum proletar dalam strata sosial. Dia (perempuan) kelompok yang paling miskin, dan paling tertindas.

Jadi, Sri Mulyani memihak kelompok yang paling tertindas melalui kebijakan. Tetapi mungkin tidak terlihat, karena pada akhirnya kebijakan itu akan turun di APBD. Dan untuk menjalankan APBD itu merupakan fungsi dari partai.

Soal Century?
Kasus ini memang akan menjadi senjata bagi lawan politik nantinya. Kita tidak ada strategi. Karena, kita tahu pada saatnya senjata atau ganjalan itu akan diangkat sendiri oleh yang mengganjal, karena dalam permainan politik ganjalan itu bisa memukul si pengganjal.

Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengatakan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini. Namun, yang jadi permasalahan, KPK sudah bilang seperti itu (tidak ditemukan unsur pidana), tetapi DPR bilang harus ada kejahatan (pidana). Pernyataan DPR soal Century itu kan keputusan politik. Nyatanya, KPK tidak menemukan delik pidananya.

Jadi, kita sama sekali tidak khawatir. Kita justru mendorong kalau berhasil menemukan unsur kejahatan pidana dalam kasus ini bawa saja ke pengadilan, biar semua jelas. Maka, kalau ada serangan soal Century, jelas itu hanya serangan politik untuk membuat stigma negatif kepada Sri Mulyani.

Kasus Bank Century mulai merebak akhir 2009. DPR membentuk Pansus Angket Kasus Bank Century dengan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Wakil Presiden Boediono dan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan saat itu.

Sri Mulyani, yang pernah menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dalam rekomendasi Pansus Angket Kasus Bank Century disebut sebagai salah satu pejabat yang patut bertanggungjawab. Hasil rekomendasi pansus menyebutkan, ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam pengucuran dana penyelamatan bank milik Robert Tantular itu.

Namun, meski telah memeriksa 96 saksi, hasil penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, belum menunjukan indikasi tindak pidana dalam kasus pengucuran uang negara sebesar Rp 6,7 triliun tersebut.

Sejumlah individu yang tergabung dalam Partai Sri mengajukan uji materi soal Undang-undang Parpol meminta perubahan syarat pendirian parpol. Sepertinya, Partai SRI mengalami kesulitan membangun jaringan di seluruh Indonesia?
Memang tidak ada sumber dana. Karena kalau kita hitung untuk membuat partai dibutuhkan lebih kurang Rp 400 miliar. Itu artinya hanya orang kaya yang bisa bikin partai. Bahkan koruptor pun tidak bisa bikin partai kalau jumlahnya segitu banyak.

Nah, hal itu melanggar hak orang buat bikin partai. Karena hak itu, tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki karena sudah komitmen kepada demokrasi.

Sekarang politik itu sudah sangat mahal. Oleh karena itu, money politic akan terus berlangsung. Sebab siapa yang punya uang, dia menguasai kekuasaan. Nah, itu yang kita minta di review kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

Para pendukung Partai SRI mengajukan uji materi ke Mahkamah Konsitusi pada 15 Juni 2011 lalu terkait syarat pendirian partai politik, sekaligus ketentuan mengenai verifikasi parpol sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Para penggugat berpendapat, Pasal 2 Ayat (1) memberatkan partai-partai baru. Ketentuan itu mengatur, parpol harus didirikan minimal oleh 30 orang di setiap provinsi dan harus didaftarkan oleh minimal 50 orang. Pasal 3 Ayat (2) mengatur tentang syarat verifikasi menjadi partai berbadan hukum, antara lain harus memiliki kepengurusan di 33 provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan di seluruh Indonesia.

Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan tersebut tidak melanggar hak konstitusional warga negara untuk memajukan diri secara kolektif, berserikat, dan lainnya.

Lalu, sumber dana Partai SRI dari mana?
Swadaya. Ada iuran anggota. Ada simpatisan. Di beberapa daerah, ada banyak orang yang berinisiatif membantu dan membangun jaringan partai. Sosok Sri Mulyani melahirkan militansi.

Kita juga punya kesepakatan kalau terlibat dalam politik, kita harus berani membiayai diri sendiri. Contoh yang paling konkret adalah kita berkomitmen memangkas penghasilan kita (pengurus pusat), antara 30 sampai 50 persen selama enam bulan ini untuk membiayai partai.

Anda pernah aktif di Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) pimpinan almarhum Sjahrir. Demikian pula, Daminaus Taufan (Ketua Umum Partai SRI) pernah menjadi Wakil Sekjen Partai Indonesia Baru. Partai itu gagal. Lalu, apa yang bisa meyakinkan masyarakat kalau partai ini layak dipilih dan akan berhasil?
Ya, karena kegagalan dulu itu. Kita penasaran kenapa gagal. Orang bilang karena kita tidak punya dana, ya memang betul dari dulu kita kurang dalam hal dana. Tetapi kalau kita berhenti karena kita gagal, artinya kita terima pandangan, bahwa hanya yang punya uang yang boleh bikin partai. Nah, pandangan ini yang mau kita lawan.

Partai ini baru. Belum punya massa. Sedang berjuang membangung jaringan. Dipimpin oleh tokoh yang pernah bergabung di partai yang gagal. Berarti keunggulan partai ini cuma menjual sosok Sri Mulyani saja?
Tidak. Sri Mulyani seorang figur di partai ini. Tapi di belakang itu ada gagasan dan ide, seperti etika publik, gagasan tentang republikanisme, dan gagasan tentang partisipasi aktif warga negara yang biasanya hanya cuma diminta dan diimbau saja. Itu yang kita unggulkan. Karena kita tahu pikiran Sri Mulyani, maka kita terjemahkan untuk platform partai.
Yang dijual memang semestinya tokoh. Tetapi, yang harus dicermati adalah kita menjual barang yang tidak menipu kan? Karena itu dari awal kita edarkan partai ini mengusung Sri Mulyani. Silakan pilih, dia bagus atau tidak. Kalau beberapa pihak mengatakan dia korupsi, kita terangkan kalau dia tidak melakukan itu. Justru dia membuat kebijakan untuk mencegah Indonesia jatuh dalam krisis ekonomi.

Kalau kebijakannya salah? Mungkin saja salah. Tetapi apakah dia korupsi? Tidak, karena dia orang yang berani ambil tindakan saat kritis. Kalau Sri Mulyani tidak berani ambil kebijakan saat itu, mungkin sekarang kita seperti Yunani. Dalam pemikirannya, Bank Century merupakan rumah besar yang sedang kebakaran, dan harus segera dipadamkan agar tidak merembet ke rumah yang lain.

Sri Mulyani dinilai banyak orang hampir sama seperti sosok Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, yang namanya melambung ketika teraniaya. Menurut Anda?
Tidak. Sri Mulyani melambung bukan karena teraniaya. Kita tidak mengambil sudut pandang seperti itu. Yang kita ambil adalah sudut pandang keberanian dia untuk menyatakan tidak kepada kolusi kepentingan. Belum pernah ada orang seperti itu di Indonesia. Dia ambil risiko, dengan bilang oke saya mundur yang penting saya tidak didikte. Dengan cara itu dia bilang kalau dirinya tidak teraniaya bahkan justru dia katakan menang.

Partai ini seperti mengkultuskan Sri Mulyani...
Kultus itu artinya kita tidak tahu siapa dia, asal usulnya, apa isi otaknya, tetapi kita puja dia. Kalau sekarang ini kita tahu persis otaknya, mentalnya, dan keberanian Sri Mulyani mengambil keputusan, dan merawat republik ini. Itu semua rasional dan bisa terukur. Kultus tidak bisa diukur. Kultus juga memihak tanpa kalkulasi rasional. Kalau kita tetap memihak dalam kalkulasi rasional.

Ini kan masih 2011, tetapi dari awal kita bilang kalau kita akan memilih dia (Sri Mulyani). Dan, masyarakat akan melihat kalau kita tidak menjual kucing dalam karung lagi. Bandingkan misalnya, banyak partai besar, punya pemilih besar, tapi entah siapa tokohnya. Kalau ada, tokoh itu harus membersihkan dirinya dari berbagai dosa di masa lalu.

Sri Mulyani secara jelas kita sebut, walaupun memang akan terganjal di kasus Century. Tapi, kita akan cari keadilan itu.

Sumber Kompas.com Ary Wibowo | Heru Margianto | Senin, 8 Agustus 2011 | 10:39 WIB.
http://nasional.kompas.com/read/2011/08/08/10392978/Partai.SRI.Kita.Tidak.Menjual.Kucing.dalam.Karung